Kepala Dinas PPPA (Head of Women's Empowerment and Child Protection Agency)

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung · 📍 Pangkalpinang · Diposting 2026-10-04

FULL_TIME⭐ TERVERIFIKASI

Rp 15000000 - Rp 25000000 per bulan

Bergabunglah dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Kepala Dinas PPPA (Head of Women's Empowerment and Child Protection Agency) dan pimpin inisiatif transformatif untuk memajukan peran wanita dan melindungi hak anak. Ini adalah peran kepemimpinan dengan dampak tinggi di mana Anda akan mengelola program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Di Dinas PPPA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Anda akan bekerja di lingkungan yang dinamis dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Setiap hari Anda akan terlibat dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dengan berbagai stakeholder, serta evaluasi program untuk memastikan efektivitas dan efisiensi.

📋 Tanggung Jawab Pekerjaan

Mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pemerataan gender dan perlindungan anak.
Koordinasi dengan berbagai pihak terkait termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga swasta.
Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap program-program yang telah dilaksanakan untuk memastikan pencapaian tujuan.
Mengelola anggaran dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program.
Mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Dinas PPPA.
Membangun dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan program.
Melaporkan secara berkala kepada Gubernur dan menteri terkait mengenai perkembangan program dan pencapaian tujuan.
Mengikuti perkembangan terkini dalam bidang pemerataan gender dan perlindungan anak untuk meningkatkan kualitas program.

🎓 Kualifikasi & Syarat

Pendidikan minimal S1 di bidang Ilmu Politik, Ilmu Administrasi, Ilmu Hukum, atau bidang terkait.
Pengalaman minimal 10 tahun di bidang pemerintahan atau organisasi non-pemerintah yang berfokus pada pemerataan gender dan perlindungan anak.
Memiliki sertifikasi atau pelatihan dalam bidang pemerataan gender dan perlindungan anak.
Memiliki kemampuan dalam pengembangan kebijakan dan manajemen program.
Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan mampu bekerja dalam tim.
Memiliki kemampuan analisis dan evaluasi yang kuat.
Memiliki kemampuan manajemen sumber daya manusia dan keuangan.
Memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi.